Kebijakan (Bantuan Operasional Sekolah) BOS Tahun 2021

Di awal tahun 2021 ini, Kemendikbud mengeluarkan Pokok-Pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud Tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021. Berikut ini merupakan pokok-pokok kebijakan yang tertuang dalam Kebijakan (Bantuan Operasional Sekolah) BOS Tahun 2021.

Pokok Kebijakan pada Rancangan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021

  1. Tujuan BOS
  2. Syarat dan Kreteria Penerima BOS
  3. Penetapan Sekolah Penerima
  4. Satuan biaya BOS
  5. Penggunaan dana BOS
  6. Pelaporan
  7. Pengembalian Dana
  8. Sisa Dana
  9. Sanksi

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

  1. membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya;
  2. mendukung pemerataan akses layanan Pendidikan;
  3. meningkatkan mutu pembelajaran.

Syarat dan Kriteria Penerima BOS Tahun 2021

  1. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun.
  2. memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik
  3. memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik
  4. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir saat cut off tahun berjalan
  5. dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan Kementerian; dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain. Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik.
  6. bukan satuan pendidikan kerja sama

Penetapan Sekolah Penerima BOS Tahun 2021

Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

Satuan Biaya BOS Tahun 2021

Satuan biaya BOS Tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri.

Ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD).

Rentang dan sebaran satuan Biaya BOS Reguler Tahun 2021

JenjangSatuan Biaya (Rp)
SD900.000 s.d. 1.960.000
SMP1.100.000 s.d. 2.480.000
SMA1.500.000 s.d. 3.470.000
SMK1.600.000 s.d. 3.720.000
SLB3.500.000 s.d. 7.940.000

Mekanisme Penyaluran BOS Tahun 2021

RKUN

Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan dalam 3 (tiga) kali tahapan.

Laporan realisasi sebagai syarat penyaluran.

Rekening Sekolah

Dana BOS diterima langsung di sekolah

Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler Tahun 2021

12 Komponen Penggunaan dana BOS Reguler

  1. Penerimaan Peserta Didik Baru
  2. Pengembangan Perpustakaan
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  4. Kegiatan Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran
  5. Administrasi Kegiatan Sekolah
  6. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  7. Langganan Daya dan Jasa
  8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
  10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri, PKL dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi
  11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, Uji Kompetensi Bahasa Asing berstandar internasional
  12. Pembayaran Honor

Prinsip Penggunaan Dana BOS Tahun 2021

Mendukung konsep “Merdeka Belajar”

Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk penanganan COVID19, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka (PTM) maupun belajar dari rumah (BDR).

Bersifat tidak kaku dan mengikat

  1. Tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang
  2. Tidak ditentukan persentase penggunaan

Pengelolaan berdasar Manajemen Berbasis Sekolah

Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Pelaporan, Pengembalian Dana dan Sanksi

Pelaporan

Pelaporan menjadi persyaratan dalam penyaluran:
Pelaporan:
tahap I menjadi persyaratan penyaluran tahap III tahun berjalan.
tahap II menjadi persyaratan penyaluran tahap I tahun berikutnya
tahap III menjadi persyaratan penyaluran tahap II tahun berikutnya

Pengembalian Dana

Pengembalian dana BOS Reguler diberlakukan bagi Sekolah dengan ketentuan:

  1. Sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan; dan
  2. Sekolah tutup/merger setelah dana BOS Reguler disalurkan.

Sanksi

Sekolah yang tidak ditetapkan penerima BOS Reguler dan/atau tidak menerima dana BOS Reguler maka:

  1. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
  2. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara

Sisa Penggunaan Anggaran

Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada Sekolah, maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah dengan ketentuan:

  1. telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan

Demikian pembahasan mengenai Kebijakan (Bantuan Operasional Sekolah) BOS Tahun 2021. Semoga bermanfaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *